BANDUNG, Spiritsumsel News. – Langkah berani diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menertibkan birokrasi pelayanan publik di wilayahnya. Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut secara resmi menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Bandung. Keputusan drastis ini diambil sebagai buntut dari dugaan pengabaian aturan teknis terkait syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor yang dinilai mempersulit masyarakat.

Penonaktifan ini dipicu oleh temuan di lapangan bahwa pelayanan pajak kendaraan masih kaku dan tidak sesuai dengan instruksi gubernur, terutama mengenai pelonggaran penggunaan KTP asli untuk mempermudah warga dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Alasan Penonaktifan: Abaikan Instruksi dan Keluhan Warga

Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang menduduki posisi strategis di sektor pelayanan publik, harus memiliki loyalitas tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan laporan, Samsat Soekarno-Hatta dinilai kurang responsif dan cenderung “cuek” terhadap kebijakan baru yang bertujuan menyederhanakan administrasi pajak tanpa mengabaikan aspek legalitas dokumen.

“Pelayanan publik itu prinsipnya melayani, bukan mempersulit atau bahkan mengabaikan aturan yang sudah disederhanakan. Penonaktifan ini adalah bagian dari evaluasi total agar kinerja Samsat di Jawa Barat semakin maksimal dan ramah warga,” tegas Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Bandung.

Reformasi Pajak Kendaraan: Memutus Rantai Birokrasi Berbelit

Sejak awal menjabat, Gubernur Dedi Mulyadi gencar menyuarakan reformasi birokrasi, salah satunya adalah mempermudah proses bayar pajak kendaraan. Kendala KTP asli pemilik pertama seringkali menjadi tembok besar bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas atau mereka yang terkendala domisili.

Tujuan utama dari kebijakan penyederhanaan ini adalah:

• Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD): Dengan prosedur yang mudah, tingkat partisipasi warga untuk membayar pajak secara otomatis akan meningkat.
• Memberantas Praktik Calo: Birokrasi yang ringkas dan transparan menutup ruang bagi oknum yang kerap memeras warga dengan iming-iming kemudahan.
• Keadilan Administrasi: Memastikan pemilik kendaraan tetap bisa taat pajak meskipun akses terhadap identitas pemilik sebelumnya terbatas.

Peringatan Keras Bagi Seluruh Kepala Samsat di Jawa Barat

Langkah penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta ini diharapkan menjadi peringatan keras (shock therapy) bagi seluruh pimpinan Samsat di Jawa Barat. Gubernur meminta agar setiap kantor pelayanan memiliki standar operasional yang seragam dan tidak menciptakan aturan sendiri yang justru menghambat efisiensi pelayanan.

Saat ini, pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat tengah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut guna memastikan operasional pelayanan di Samsat Soekarno-Hatta tetap berjalan normal dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Harapan Masyarakat: Pelayanan Cepat, Transparan, dan Modern

Sejumlah warga Bandung menyambut positif ketegasan gubernur. Transparansi dan kemudahan akses adalah hal yang sangat dinantikan. Dengan adanya penertiban ini, masyarakat berharap tidak ada lagi diskriminasi atau prosedur berbelit saat mereka ingin berkontribusi bagi pembangunan daerah melalui pajak kendaraan. (Red.)